Bansos Era Digital: Lebih Cepat, Lebih Tepat, atau Masih Banyak Tantangan?

Digitalisasi bantuan sosial (bansos) di Indonesia telah menjadi topik penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan kepada masyarakat. Namun, meski terdapat banyak potensi positif, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya juga cukup signifikan. 

1. Kendala Infrastruktur dan Akses Digital

Salah satu tantangan terbesar dalam digitalisasi bansos adalah ketidakmerataan infrastruktur digital di Indonesia. Meskipun terdapat lebih dari 204 juta pengguna internet, banyak daerah, terutama di pedesaan, masih memiliki akses internet yang terbatas. Kesenjangan ini mengakibatkan beberapa masyarakat tidak dapat mengakses informasi atau layanan yang diperlukan untuk mendapatkan bantuan sosial. Selain itu, infrastruktur non-tunai yang belum memadai juga menjadi penghambat. Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau mengalami kesulitan dalam proses pencairan dana. Hal ini menunjukkan perlunya investasi yang lebih besar dalam pengembangan infrastruktur digital di daerah-daerah yang kurang terlayani.

2. Literasi Digital yang Rendah

Tantangan lain yang tidak kalah pentingnya adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat. Banyak orang, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi digital secara efektif. Hal ini menghambat mereka dalam mengakses informasi terkait bansos dan berpartisipasi dalam program-program yang ada. Peningkatan literasi digital menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dalam proses pengajuan dan pencairan bansos. Program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan digital masyarakat harus menjadi prioritas bagi pemerintah dan lembaga terkait.

3. Masalah Ketepatan Sasaran dan Akuntabilitas

Salah satu tujuan utama digitalisasi bansos adalah untuk memastikan bahwa bantuan tepat sasaran. Namun, masalah ketepatan sasaran masih sering terjadi, di mana bantuan tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Hal ini dapat disebabkan oleh data yang tidak akurat atau tidak terupdate mengenai penerima manfaat. Penggunaan sistem informasi yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.Sistem seperti Si Pansos yang merupakan sistem elektronik informasi berbasis website, dapat membantu dalam pengelolaan dan pelaporan bansos secara lebih transparan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan dapat mengurangi potensi keadaan dan memastikan bahwa bantuan sampai kepada yang mampu.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa langkah dapat dilakukan:

• Peningkatan Infrastruktur Digital  : Pemerintah perlu mempercepat pembangunan infrastruktur digital, termasuk akses internet yang cepat dan stabil di daerah-daerah terpencil.
• Program Pelatihan Literasi Digital  : Meningkatkan literasi masyarakat digital melalui pelatihan dan edukasi yang mudah diakses dan relevan dengan kebutuhan lokal.
• Pengembangan Sistem Informasi yang Akuntabel  : Implementasi sistem informasi yang transparan untuk pengelolaan bansos, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan kebijaksanaan.
• Kolaborasi Antar Pihak  : Membangun kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan dalam penyaluran bansos.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, digitalisasi bansos di Indonesia dapat lebih efektif dan inklusif, memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.

Penulis: Andi Muhammad Firjatullah Aras