Memastikan Bansos Tepat Sasaran: Tantangan dan Solusi

Bantuan Sosial (Bansos) adalah instrumen krusial pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta sebagai jaring pengaman sosial saat terjadi guncangan ekonomi atau bencana. Namun, efektivitas program ini sering terganjal oleh satu tantangan mendasar  memastikan Bansos benar-benar jatuh ke tangan yang paling berhak dan membutuhkan, atau tepat sasaran.

Tantangan Utama dalam Penyaluran Bansos

Penyaluran Bansos yang tidak tepat sasaran bukan hanya masalah administrasi, tetapi juga masalah keadilan sosial. Beberapa hambatan utama yang sering dihadapi meliputi:

1. Akurasi Data dan Pembaruan (Data Anomaly)

Basis data penerima, seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sering kali tidak sepenuhnya akurat. Tantangannya meliputi:

• Data Ganda: Satu individu terdaftar di beberapa program bantuan yang berbeda.

• Inklusi Error: Orang yang sebenarnya mampu (tidak miskin) terdaftar sebagai penerima.

• Eksklusi Error: Orang miskin yang seharusnya menerima justru terlewat dari daftar.

• Data Stale: Data tidak diperbarui secara berkala, sehingga status ekonomi penduduk yang telah membaik atau memburuk tidak terdeteksi.

2. Intervensi dan Politik Lokal

Proses penentuan penerima di tingkat paling bawah (RT/RW atau Desa/Kelurahan) rentan terhadap intervensi non-ekonomi.

• Nepotisme: Bansos diberikan berdasarkan kedekatan personal atau hubungan politik, bukan kemiskinan.

• Potensi Jual Beli Data: Oknum memanfaatkan wewenang untuk memasukkan atau mengeluarkan nama dengan imbalan tertentu.

3. Infrastruktur dan Aksesibilitas Penyaluran

Di wilayah terpencil atau minim infrastruktur, proses penyaluran menjadi sulit.

• Akses Bank: Masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal) kesulitan mengakses layanan perbankan untuk pencairan bantuan nontunai.

• Literasi Digital: Penerima lansia atau di daerah terpencil mungkin kurang memahami mekanisme pencairan melalui aplikasi atau teknologi digital.

4. Pengawasan dan Mekanisme Pengaduan yang Lemah

Sistem pengawasan dari pusat hingga ke daerah seringkali tidak optimal. Jika terjadi penyimpangan, mekanisme pelaporan yang tersedia bagi masyarakat cenderung rumit, tidak mudah diakses, atau kurang responsif.

Solusi Inovatif untuk Bansos Tepat Sasaran

Untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas, diperlukan kombinasi solusi yang mencakup perbaikan tata kelola, pemanfaatan teknologi, dan partisipasi publik.

1. Digitalisasi dan Pemadanan Data Berbasis NIK

Pemerintah perlu memperkuat peran Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai kunci tunggal data.

• Integrasi Data: Memadankan DTKS dengan data dari lembaga lain (Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, Kepemilikan Aset) untuk memfilter calon penerima yang secara ekonomi sebenarnya mampu.

• Geotagging Penerima: Menggunakan teknologi geotagging untuk memverifikasi alamat dan kondisi fisik rumah tangga.

• Aplikasi Self-Correction: Menyediakan platform digital agar masyarakat dapat mengajukan koreksi data diri atau melaporkan tetangga yang dinilai tidak layak menerima (mekanisme sanggah).

2. Reformasi Metode Penargetan (Targeting Method Reform)

Tidak lagi hanya mengandalkan data historis, metode penargetan harus lebih dinamis.

• Penggunaan Proxy Means Testing (PMT): Penilaian kelayakan berdasarkan indikator non-pendapatan (kepemilikan barang, kondisi rumah, jumlah anggota keluarga).

• Community-Based Targeting (CBT): Melibatkan musyawarah desa/kelurahan secara transparan untuk memvalidasi daftar penerima, dengan pengawasan ketat dari perangkat di atasnya.

3. Peningkatan Pengawasan dan Transparansi

Transparansi adalah kunci untuk meminimalisir penyimpangan.

• Publikasi Daftar Penerima: Mengumumkan nama, alamat, dan jenis Bansos yang diterima di tempat umum atau secara daring (dengan tetap menjaga privasi data sensitif), sehingga memicu pengawasan sosial.

• Saluran Pengaduan Terpadu: Membangun sistem pengaduan yang mudah diakses (misalnya melalui SMS, WhatsApp, atau portal khusus) yang menjamin kerahasiaan pelapor dan menindaklanjuti laporan secara cepat.

4. Transformasi Mekanisme Penyaluran

Peralihan penuh ke sistem nontunai (transfer bank) harus diiringi dengan peningkatan layanan perbankan di daerah.

• Agen Bank dan Laku Pandai: Memperkuat keberadaan agen bank di daerah pelosok untuk memudahkan pencairan.

• Penyaluran Hibrida: Kombinasi nontunai (untuk daerah yang terjangkau) dan tunai (untuk daerah 3T) dengan pengawalan yang ketat.

Memastikan Bansos tepat sasaran adalah pekerjaan berkelanjutan yang menuntut komitmen serius dari pemerintah di semua tingkatan. Dengan mengedepankan akurasi data berbasis teknologi, transparansi yang melibatkan publik, dan peningkatan integritas tata kelola, program Bansos akan menjadi instrumen yang kuat dan adil dalam mengurangi kemiskinan, bukan sebatas sumber masalah birokrasi dan penyimpangan. Hanya dengan ketepatan sasaran, jaminan sosial dapat benar-benar memenuhi fungsi sosialnya.

Penulis: Tim magang UMKOTA