Pengelolaan Sampah Desa sebagai Strategi Ketahanan Iklim 2026

Muhammad Fardan Februari 26 | Makassar

Kondisi Nasional dan Global

Pengelolaan Sampah Nasional adalah program strategis pemerintah Indonesia yang mengintegrasikan kebijakan pengurangan dan penanganan sampah dari hulu ke hilir guna menekan emisi gas rumah kaca, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta memperkuat ketahanan iklim nasional. Program ini mencakup pemilahan di sumber pengolahan berbasis teknologi ramah lingkungan, pengurangan timbulan sampah, serta penguatan tata kelola berbasis data hingga tingkat desa.

Memasuki tahun 2026, pengelolaan sampah tidak lagi diposisikan semata sebagai isu kebersihan atau sanitasi, melainkan sebagai instrumen mitigasi perubahan iklim yang terhubung langsung dengan target penurunan emisi nasional dan strategi pembangunan desa berkelanjutan.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan populasi besar menghadapi tantangan struktural dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2025, timbulan sampah nasional mencapai sekitar 24,94 juta ton per tahun. Namun tingkat pengelolaan yang mencakup pengurangan dan penanganan, baru menyentuh angka 34,46%. Artinya, lebih dari 65% sampah nasional belum terkelola secara optimal. Sebagai negara yang berkomitmen dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC), sektor limbah memegang peranan vital karena sampah yang tidak tertangani berpotensi menghasilkan emisi gas metana (CH₄) dari proses pembusukan organik di TPA, yang memiliki potensi pemanasan global jauh lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida dalam jangka pendek. Secara ilmiah, metana memiliki potensi pemanasan global jauh lebih tinggi dibandingkan karbon dioksida dalam jangka pendek, sehingga sektor limbah menjadi krusial dalam strategi mitigasi perubahan iklim.

Kondisi ini semakin kontras ketika dibandingkan dengan target nasional. Melalui indikator Sistem Rujukan Statistik (SIRuSa), Badan Pusat Statistik menetapkan target penanganan sampah rumah tangga sebesar 70% pada tahun 2025. Dengan capaian sekitar 34%, terdapat kesenjangan signifikan yang menunjukkan perlunya percepatan kebijakan berbasis desentralisasi. Realitas ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak dapat hanya bertumpu pada infrastruktur TPA di tingkat kabupaten/kota. Desa harus menjadi simpul utama intervensi kebijakan. 

Regulasi Program

Penguatan peran desa dalam pengelolaan sampah tidak terjadi tanpa dasar hukum. Tahun anggaran 2026 menghadirkan momentum regulatif yang kuat. Melalui kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa, pemerintah desa diberikan ruang untuk mengalokasikan anggaran pada program yang mendukung ketahanan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim.

Kebijakan ini diperkuat oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Regulasi tersebut menegaskan bahwa perlindungan lingkungan hidup, pengurangan risiko bencana, dan penguatan ketahanan iklim menjadi prioritas pembangunan desa.

Dalam perspektif kebijakan nasional, pengelolaan sampah menjadi bagian dari:

1. Strategi penurunan emisi dalam Enhanced Nationally Determined Contribution (NDC)

2. Agenda pembangunan rendah karbon

3. Implementasi SDGs Desa

4. Penguatan ekonomi sirkular berbasis komunitas

Selain itu, riset yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional menekankan pentingnya pengelolaan sampah berbasis aplikasi digital, inovasi teknologi nirlimbah, teknologi pengolahan sampah berbasis biologi seperti biogas food waste skala kawasan, biogas kotoran sapi, biogas skala besar, dan komposting sistem windrow bergulir, serta pendekatan biokonversi seperti maggotisasi (larva Black Soldier Fly) untuk mengolah sampah organik menjadi pupuk atau pakan ternak. Pendekatan ini relevan diterapkan di desa karena skalanya adaptif dan berbasis komunitas.

Agar kebijakan tidak berhenti pada tataran normatif, desa perlu menerjemahkannya dalam mekanisme implementasi konkret. Dengan kerangka regulatif yang telah tersedia, tantangan berikutnya bukan lagi pada aspek kebijakan, melainkan pada bagaimana desa menerjemahkannya menjadi aksi nyata di lapangan.

1. Tahap pertama adalah integrasi program ke dalam dokumen perencanaan desa seperti RKPDes dan APBDes 2026. Desa juga dapat menetapkan Peraturan Desa yang mewajibkan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Regulasi lokal ini penting untuk membangun kepatuhan kolektif.

2. Tahap kedua adalah operasionalisasi teknis. Pemilahan sampah harus dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Sampah organik dan anorganik dipisahkan untuk mempermudah proses pengolahan. Sampah organik dapat diolah melalui komposting atau maggotisasi. Metode ini memutus rantai pengiriman sampah ke TPA sekaligus menciptakan produk bernilai ekonomi.

3. Tahap ketiga adalah digitalisasi tata kelola. Desa dapat mengintegrasikan pencatatan volume sampah, iuran kebersihan, dan hasil pengolahan melalui sistem informasi berbasis aplikasi. Beberapa desa yang bermitra dengan platform digital seperti Digides mulai mengadopsi dashboard layanan publik yang memungkinkan monitoring real-time dan transparansi anggaran. Integrasi ini memperkuat akuntabilitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.

4. Tahap keempat adalah monitoring dan evaluasi menjadi elemen penting. Indikator yang dapat digunakan antara lain persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan, pengurangan volume sampah yang dikirim ke TPA, serta peningkatan pendapatan dari hasil daur ulang.

Ilustrasi Program Pengelolaan Sampah Desa

Ilustrasi interaksi program dengan regulasi dan isu untuk penanganan sampah desa bagian dari program prioritas desa 2026

Contoh Implementasi di berbagai Desa

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah desa tidak berdiri dalam satu model tunggal. Beberapa desa mitra menunjukkan variasi pendekatan, mulai dari gerakan gotong royong, penguatan ekonomi sirkular, integrasi sanitasi, hingga keterlibatan dalam program ketahanan iklim nasional.

Sebagai contoh nyata dari implementasi kesadaran lingkungan, beberapa desa mitra DIGIDES menunjukkan jejak langkah konkret dalam implementasi pengelolaan lingkungan dan sampah yang selaras dengan strategi ketahanan iklim nasional. Di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, Pemerintah Desa Pacellekang, melaksanakan kegiatan gotong-royong dalam program Gowa Bersih (Annangkasi) pada Maret 2025. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas, kader PKK, mahasiswa KKN, serta warga dalam membersihkan titik yang kerap menjadi pembuangan sampah ilegal, sekaligus menegakkan Peraturan Desa yang mengenakan sanksi bagi pelanggar pembuangan sampah sembarangan. Kegiatan kolaboratif semacam ini menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dan perangkat desa untuk membangun lingkungan yang bersih dan disiplin lingkungan yang berkelanjutan.

Warga Desa Cigugurgirang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Tebo antusias dalam kelola sampah plastik 

(source: cigugurgirang.digitaldesa.id)

Sementara itu, di Desa Cigugurgirang, Kabupaten Bandung Barat, warga sangat antusias dalam kelola sampah plastik. Tahun 2025, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan sampah plastik yang melibatkan pemuda dan ibu-ibu rumah tangga. Sampah botol plastik yang dipilah dikumpulkan dan diolah sebagai bahan baku kerajinan atau produk daur ulang, bahkan memberikan peluang ekonomi berupa insentif sosial bagi warga. Pendekatan ini tidak hanya menekan volume sampah yang dibuang ke TPA, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan ekonomi lokal melalui ekonomi sirkular berbasis komunitas.

Desa lainnya, pada kegiatan Peningkatan Sanitasi Lingkungan di Desa Sari Mulya, Kabupaten Tebo, tahun 2025 melaksanakan program lingkungan desa telah diintegrasikan dengan pengelolaan sampah, penyediaan air bersih dan pembangunan fasilitas sanitasi yang memadai. Desa Sari Mulya menjadikan sanitasi lingkungan sebagai program prioritas pembangunan, dengan fokus pada pemilahan sampah dari sumbernya serta pengolahan melalui metode yang tepat seperti komposting atau daur ulang, sekaligus meningkatkan akses terhadap fasilitas sanitasi yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi pengelolaan sampah dalam program sanitasi membuka ruang bagi intervensi lingkungan yang lebih holistik di desa pedesaan.

Desa Muara Jaya jadi lokasi Sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2025 

(source: muarajaya.digitaldesa.id)

Selain itu, Desa Muara Jaya jadi lokasi sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2025 yang turut aktif dalam aksi lingkungan yang lebih terintegrasi dengan strategi ketahanan iklim. Pemerintah Desa Muara Jaya, Kabupaten Balangan, menjadi tuan rumah sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) yang digagas oleh KLHK, sebagai upaya memperkuat peran masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui pengelolaan sampah, penghijauan, serta penggunaan energi ramah lingkungan. Kegiatan semacam ini memperluas dimensi pengelolaan sampah desa menjadi bagian dari strategi iklim nasional dan pemberdayaan masyarakat setempat. Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya agenda lingkungan semata, melainkan memiliki keterhubungan langsung dengan prioritas pembangunan desa tahun 2026.

Pengelolaan sampah memiliki keterhubungan langsung dengan prioritas pembangunan desa tahun 2026.

1. Pertama, dalam ketahanan pangan, pupuk hasil pengolahan sampah organik dapat mendukung produktivitas pertanian desa. 

2. Kedua, unit usaha pengolahan sampah melalui BUMDes berpotensi membuka lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan ekstrem. 

3. Ketiga, sistem pengelolaan sampah yang baik mencegah banjir dan pencemaran, sehingga memperkuat ketahanan terhadap bencana. Keempat, penggunaan aplikasi monitoring mendukung agenda digitalisasi desa.

Dana Desa menjadi instrumen strategis untuk membiayai infrastruktur sederhana seperti rumah kompos, kandang maggot, serta sistem pencatatan digital. Investasi ini bersifat jangka panjang dan memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan ekologis sekaligus.

Dampak Program 

Dampak bagi Masyarakat dan Tujuan Nasional

1. Secara ekologis, pengurangan timbulan sampah berarti menurunnya potensi emisi metana dari TPA. Hal ini berkontribusi langsung terhadap target penurunan emisi nasional.

2. Secara ekonomi, sampah tidak lagi dipandang sebagai residu tak bernilai, melainkan sebagai sumber daya. Desa yang mampu mengelola sampah secara produktif dapat menciptakan model ekonomi sirkular lokal.

3. Secara sosial, keterlibatan warga dalam pemilahan dan pengolahan sampah memperkuat kohesi sosial dan meningkatkan kesadaran lingkungan. Tata kelola berbasis data dan transparansi anggaran memperkuat legitimasi pemerintah desa.

Dengan demikian, pengelolaan sampah desa tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi membentuk ekosistem pembangunan desa yang berkelanjutan dan resilien. Jika pendekatan ini diterapkan secara sistematis, kesenjangan antara capaian 34% dan target 70% bukanlah hal yang mustahil untuk dikejar. Pengelolaan Sampah Nasional 2025 memberikan gambaran jelas bahwa Indonesia memerlukan akselerasi kebijakan menuju 2026. Desa kini berada di garis depan transformasi tersebut. Dengan dukungan regulasi, Dana Desa, inovasi teknologi dari BRIN, serta sistem monitoring digital, desa memiliki peluang menjadi pusat mitigasi iklim berbasis komunitas.

Strategi ketahanan iklim 2026 tidak akan efektif tanpa intervensi konkret di tingkat akar rumput. Ketika desa mampu mengelola sampahnya secara mandiri dan berkelanjutan, Indonesia tidak hanya mendekati target nasional, tetapi juga membangun fondasi kemandirian ekologis dan ekonomi yang lebih tangguh untuk masa depan.

Referensi:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2025). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN). Diakses dari: https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/

2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Republic of Indonesia. Diakses dari: https://www.icctf.or.id/wp-content/uploads/2023/02/Enhanced-National-Determined-Contribution-ENDC-Republic-of-Indonesia.pdf

3. Badan Pusat Statistik. (2025). Indikator 62365: Persentase Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenisnya. Sistem Rujukan Statistik (SIRuSa). Diakses dari: https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/62365

4. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2026). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa. Diakses dari: https://peraturan.go.id/id/permenkeu-no-7--tahun-2026

5. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Diakses dari: https://peraturan.go.id/id/permendespdt-no-16-tahun-2025

6. Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). BRIN Kembangkan Model Pengelolaan Sampah Organik Berbasis Aplikasi Digital. Diakses dari: https://www.brin.go.id/news/124124/brin-kembangkan-model-pengelolaan-sampah-organik-berbasis-aplikasi-digital

7. Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). Pengembangan Teknologi Nirlimbah. Diakses dari: https://brin.go.id/orhl/prltb/page/pengembangan-teknologi-nirlimbah

8. Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). Teknologi Pengolahan Sampah Berbasis Biologi. Diakses dari:  https://brin.go.id/orhl/prltb/page/teknologi-pengolahan-sampah-berbasis-biologi

9. Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). Kelola Sampah Dapur dengan Maggotisasi: BRIN Edukasi Masyarakat Tingkatkan Potensi Ekonomi. Diakses dari: https://brin.go.id/news/123388/kelola-sampah-dapur-dengan-maggotisasi-brin-edukasi-masyarakat-tingkatkan-potensi-ekonomi

10. Desa Pacellekang. (2025). Gowa Bersih: Gotong Royong di Desa Pacellekang. Diakses dari: https://pacellekang.digitaldesa.id/berita/gowa-bersih-gotong-royong-di-desa-pacellekang

11. Desa Cigugurgirang. (2025). Warga Desa Cigugurgirang Antusias Kelola Sampah Plastik. Diakses dari: https://cigugurgirang.digitaldesa.id/berita/warga-desa-cigugurgirang-antusias-kelola-sampah-plastik-langkah-nyata-menuju-lingkungan-bersih-dan-berdaya-guna

12. Desa Sari Mulya. (2025). Peningkatan Sanitasi Lingkungan di Desa Sari Mulya Tahun 2025. Diakses dari: https://sarimulya.digitaldesa.id/berita/peningkatan-sanitasi-lingkungan-di-desa-sari-mulya-tahun-2025

13. Desa Muara Jaya. (2025). Desa Muara Jaya Jadi Lokasi Sosialisasi Program Kampung Iklim (ProKlim) Tahun 2025. Diakses dari: https://muarajaya.digitaldesa.id/berita/desa-muara-jaya-jadi-lokasi-sosialisasi-program-kampung-iklim-proklim-tahun-2025